Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling

Oleh : Itsar Bolo R

Definisi Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling

Apa sebenarnya makna substansial dari akuntabilitas? Pertanyaan ini sebenarnya sulit untuk dijawab dengan terminologi sederhana. Definisi akuntabilitas dapat berada pada  rentang yang luas di antara berbagai ekstrem pandangan. Dari tradisional ke modern, konservatif ke liberal, atau bahkan kapitalis ke sosialis. Terma ini sungguh bergantung pada kondisi sosio-historik dimana konsep akuntabilitas itu digunakan. Tapi definisi ini kemudian menjadi seragam mengikuti arus besar demokrasi liberal, baik dilihat dari sisi ide, prinsip maupun institusi yang diperlukan di dalam membangun akuntabilitas publik.

Secara harfiah, konsep akuntabilitas atau “accountability” berasal dari dua kata, yaitu “account” (rekening, laporan atau catatan) dan “ability” (kemampuan). Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Suharto, 2006).

J.B. Ghartey menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Sementara itu Ledvina V. Carino mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas yang berada pada jalur otoritasnya. Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. (P4BPKP, 2007).

Sebagai Tenaga Profesional konselor adalah penyandang profesi pendidik yang menguasai dan mewujudkan praktik keprofesionalannya. Realisasi  dari berbagai hal tersebut di atas terwujud di dalam kegiatan konselor dalam rangka memberikan pelayanan kepada sasaran layanan. Pelayanan yang dimaksudkan itu tentulah tidak dilakukan secara acak dan insidental, melainkan memenuhi berbagai ketentuan standar profesional dalam bidang bimbingan dan konseling.

Salah satu hal yang terkait dengan kinerja konselor secara profesional yang berfokus pada pengembangan KES dan penanganan KES-T peserta didik secara penuh adalah bagaimana konselor mampu melakukan pengelolaan yang meliputi langkah Planning, Organizing, Actuating dan Controlling pelayanan yang keseluruhannya perlu terselenggara secara tertib. SATLAN, SATKUNG dan LAPELPROG dan penilaian dengan fokus   AKURS dilaksanakan dengan cermat dan konsisten yang hasil-hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan dan kelembagaan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka yang di maksud dengan akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling adalah perwujudan kewajiban konselor/guru BK/guru pembimbing atau unit organisasi (bimbingan dan konseling) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.  Dalam hal ini konselor/guru BK/guru pembimbing berkewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakannya atau badan yang membawahinya kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atas kewenangan yang telah diberikan untuk mengelola sumber daya tertentu.

Sumber daya yang dimaksud di atas adalah terfokus kepada prestasi akademik, perkembangan pribadi/sosial, dan karir klien. Prinsip ini mengandung arti bahwa rumusan perilaku yang hendak dicapai, sistem intervensi psikoedukatif dan assessment merupakan komponen yang terkait dalam akuntabilitas bimbingan dan konseling (Sunaryo Kartadinata, 2004).

Bentuk Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling

Untuk menjamin terciptanya akuntabilitas dan pengawasan yang baik, maka dalam akuntabilitas itu sendiri wajib memiliki:

  1. Kemampuan menjawab yaitu (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para konselor/guru BK/guru pembimbing untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan kewenangan mereka dalam melakukan praktik layanan Bimbingan dan Konseling secara komprehensif.
  2. Konsekuensi yaitu public/klien mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka (klien) beri kepercayaan (konselor) tentang program pelayanan, metode assessment, penilaian, penggunaan data (using data) dan tindak lanjut layanan yang telah diberikan kepadanya. Kedua hal tersebut di atas adalah ide pokok dalam membangun public trust.

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe/bentuk, diantaranya jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu :

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi/kelembagaan/satuan pendidikan internal penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk pemerintah itu sendiri dimana setiap pemegang mandat (dalam hal ini termasuk konselor/guru BK/guru pembimbing) baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2. Akuntabilitas Eksternal.

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi/kelembagaan  untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya. Dalam hal pengkomunikasian dan pengungkapan laporan pelayanan maka jenis pengungkapan yang cukup (adequate) adalah yang paling umum digunakan, tetapi ini mengandung suatu pengertian adanya keterbatasan dalam penyajian informasi karena menurut prinsip adequate disclosure ini, informasi bisa disajikan seminimum mungkin asal cukup sehingga asas kerahasiaan klien tetap terjaga dengan baik.

3. Akuntabilitas Spiritual

Akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas ini disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual. Semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada hubungan seseorang tersebut dengan Tuhan. Namun, apabila benar-benar dilaksanakan dengan penuh iman dan takwa, kesadaran akan akuntabilitas spiritual ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada pencapaian kinerja orang tersebut. Itulah sebabnya mengapa seseorang dapat melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang berbeda dengan orang lain, atau mengapa suatu instansi dengan instansi yang lainnya dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas yang berbeda terhadap suatu pekerjaan yang sama.

Bentuk akuntabilitas lainnya menurut Romzek dan Dumnick, 1987 (dalam Kurniawan, 2007) terbagi atas 4 (empat) bentuk yaitu:

  1. Akuntabilitas Birokrasi yang dilakukan secara formal melalui hirarki dalam organisasi;
  2. Akuntabilitas Hukum yang secara formal melalui hukum atau aturan yang berlaku;
  3. Akuntabilitas Politik yang yang dilakukan secara informal oleh berbagai macam pemangku kepentingan baik secara langsung atau melalui wakilnya, dan;
  4. Akuntabilitas Professional yang dilakukan secara informal oleh anggota sesuai standar organisasi profesi.

Kriteria Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Krumboltz, 1974 (dalam Gibson & Mitchell, 1981) mengidentifikasi tujuh kriteria yang harus dipenuhi jika sistem akuntabilitas adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Dalam rangka untuk menentukan domain tanggung jawab konselor, tujuan umum konseling harus disetujui oleh semua pihak.
  2. Prestasi konselor harus dinyatakan dalam hal penting yaitu perubahan perilaku yang diamati dan dirasakan oleh klien.
  3. Kegiatan konselor harus dinyatakan sebagai biaya, bukan prestasi.
  4. Sistem akuntabilitas harus dibangun untuk mempromosikan pelayanan yang efektif profesional dan pengembangan diri, bukan untuk melemparkan dan menyalahkan atau menghukum kinerja yang buruk.
  5. Dalam rangka mempromosikan pelaporan yang akurat, laporan kegagalan dan hasil yang tidak diketahui harus diizinkan dan tidak pernah dihukum.
  6. Semua pengguna dari sistem akuntabilitas harus terwakili dalam perancangan.
  7. Sistem akuntabilitas itu sendiri harus dilakukan evaluasi dan modifikasi.

Pemerintah menyusun alat ukur untuk mengukur kinerja pelayanan publik secara eksternal melalui Keputusan Menpan No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang di dalamnya terdapat 14 indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi/kelembagaan sebagai berikut:

  1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
  2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
  3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
  4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
  6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
  7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
  8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
  9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
  10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
  11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
  12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
  14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Keempatbelas indikator di atas menurut penyusun sangat cocok dan memiliki relevansi dalam pelayanan bimbingan dan konseling setting apapun.

Uraian lebih fungsional berkenaan dengan prinsip yang mencakup kriteria dan garis besar dalam akuntabilitas konselor dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling dikemukakan oleh Schmidt (2003) yaitu Principles and guidelines for counselor accountability include:

  1. The goals are agreed upon in advance by all who participate in the evaluation process.
  2. All people who are a part of the school counselor program should be involved in the evaluation process.
  3. The instruments used for evaluation should be valid measures of the services and goals of the program.
  4. The evaluation process should be viewed as a vital component to the school counseling program.
  5. The essential component of evaluation is to assist counselors in doing their job effectively.

Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling

Lebih jauh lagi dalam implementasinya apa yang menjadi konsep dan dituangkan dalam sebuah program tidak mudah dalam menjalanknnya banyak sekali faktor-faktor yag patut kita pertimbangkan dan apabila kita lupakan justru inilah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan konseling. Diantara faktor-faktor yang cukup banyak itu, pemakalah mencoba mengidentifikasinya sehingga menjadi beberapa poin  yang sangat mendasar, antara lain:

  1. Kurangnya kerjasama antar personil pelaksana program dalam hal ini konselor, pimpinan, instasi penyelenggara dan pemerintah.
  2. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan serta yang paling utama adalah konselor terhadap ketentuan atau perundang-undangan yang secara spesifik mengatur pelaksanaan program.
  3. Tidak adanya konsistensi dalam menjalankan program yang telah ditetapkan dari para personil pelaksana program dan pengawas.

Ketiga poin diatas inilah yang sebenarnya menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah yang muaranya tidak tercapainya unjuk kerja yang efektif dan efisien.

Dari beberapa poin faktor penghambat di atas tidak wajarlah bahkan terlalu ekstrem bila ini dijadikan alasan klasik yang menjadikan kita pesimis terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan program bimbingan dan konseling  masih ada secercah harapan yang patut dan seyogyanya membuat kita menjadi lebih optimis dan termotivasi untuk melakukan perubahan demi tercapainya tujuan pelaksanaan program bimbingan dan konseling.

Spirit dan semangat ini sebenarnya sudah diawali dari perjuangan beberapa puluh tahun silam, ini dibuktikan dengan ditegaskannya dalam peraturan perundang-undangan bahwasanya konselor adalah pendidik professional (UU.No.20 Tahun 2003 ) dan dengan diterbitkannya beberapa peraturan dan perundang-undangan lainnya   yang menyokong dan menjadi dasar ketentuan dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Sesungguhnya inilah yang menjadi modal dasar dan awal serta merupakan salah satu faktor pendukung bagi pelaksanaan program bimbingan dan konseling utamanya adalah konselor dalam menjalankan tupoksinya. Bahwa sesungguhnyalah apa yang ditegaskan oleh peratuaran dan ketentuan perundang-undangan itu  telah dan sedang mengarah kepada diwujudkannya profesi konselor yang bermartabat.

Implikasi Pelaksanaan Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling

Pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan yang baik akan menciptakan implikasi yang positif berkenaan dengan konselor (sebagai orang yang menjadi penyelenggara layanan) dan kelembagaan (tempat konselor bekerja). Hal itu tercermin dalam penatalaksanaan organisasi dan manajemen yang lebih sehat dan kompetitif.

Akuntabilitas berarti bahwa konselor sekolah dapat mempertanggungjawabkan dokumen pekerjaan yang dilakukannya bagi para mitra dalam proses pendidikan-siswa, orang tua dan pengasuh, rekan-rekan di sekolah, dan rekan di masyarakat. Menurut Stone dan Dahir (2007) dan Loesch dan Ritchie (2005), konselor sekolah tidak dipilih dalam panggilan untuk data-driven pelaporan diri, melainkan adalah kesempatan bagi konselor sekolah untuk memberikan  bukti nyata dari kualitas mereka bekerja (Dollarhide & Sadinak, 2008).

Krumboltz (1974) juga mencatat bahwa
kemampuan melakukan akuntabilitas menjamin upaya konselor untuk membangun sistem akuntabilitas yang memiliki kontribusi untuk diri mereka sendiri. Sebuah sistem akuntabilitas akan memungkinkan konselor untuk:

  1. Mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka.
  2. Metode konseling dapat dipilih berdasarkan keberhasilan yang telah ditunjukkan.
  3. Melakukan identifikasi klien yang selama ini kebutuhannya belum terpenuhi.
  4. Merancang metode yang singkat untuk operasional kegiatan rutin.
  5. Melakukan tukar pendapat dengan staf untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang (Gibson & Mitchell, 1981).

Lebih lanjut Gibson & Mitchell, 1981, mengungkapkan bahwa dengan melaksanakan akuntabilitas, konselor belajar bagaimana untuk membantu klien lebih efektif dan efisien, konselor akan mendapatkan:

  1. Banyak masalah yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kecakapan/kompetensi yang mendorong adanya pengakuan dari penerima layanan;
  2. Meningkatnya dukungan keuangan;
  3. Lebih baik dalam hubungan kerja dengan profesional lainnya;
  4. Diakui berdiri professional; dan,
  5. Tingkat kepuasan terhadap layanan terus-menerus dilakukan yang diarahkan kepada sasaran perbaikan (baik program maupun implementasinya) dan adanya penghargaan yang lebih mantap

Daftar Rujukan

Depdiknas. 2009. Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial. Dirjen PMPTK: Jakarta.

Dollarhide, Collete T., Sadinak, Kelli A. 2008. Comprehensive School Counseling Programs: K-12 Delivery System. New York: Pearson

Gibson, Robert L & Mitchell, Marianne H. 1981. Introduction to Counseling and Guidance. Second Edition. New York: Mc Millan Publishing.

Haugle, Paula. 2007. School Counselor Accountability: A Practical Guide to Collect, Interpret, and Utilize Data in Schools: Winona State University.

Kartadinata, Sunaryo. 2004. Arah dan Tantangan Bimbingan dan Konseling Profesional: Proposisi Historik-Futuristik. Bandung: UPI

Kurniawan Teguh. 2007. Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan. Power Point Persentation. Yogyakarta: UGM.

Monks, Robert A.G, dan Minow, N. 2003. Corporate Governance 3rd Edition. Blackwell Publishing.

Schmidt, J. J. (2003). Counseling in schools:  Essential services and comprehensive programs, 4th ed.  Boston, MA.: Allyn & Bacon.

Suharto, Edi. 2006. Akuntabilitas Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Makalah disampaikan dalam Semiloka Eksistensi Diklat Kesejateraan di Era Globalisasi. Jakarta: TKSM

Prayitno. 2009. Penjaminan Mutu Kinerja Konselor di Sekolah. Padang: FIP-UNP.

 http://abdiprojo.blogspot.com/2010/05/pengertian-stakeholders.html (diunduh pada jam 07.20 Wib tanggal 16 Mei 2010).

About these ads

2 thoughts on “Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s